SEMINAR : BE SMART INVESTOR WITH CAPITAL MARKET AS A CHOICE OF INVESTMENT

PASAR MODAL ( CAPITAL MARKET )

Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan, setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal.

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Perbedaan dengan Pasar Uang

Perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang adalah jangka waktunya. Dalam pasar uang, diperdagangkan suratberharga berjangka waktu pendek, sedangkan dalam pasar modal, diperdagangkan surat berharga berjangka waktu panjang.

Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara karena pasar modal mempunyai 2 fungsi, yaitu :

a. Fungsi ekonomi.

Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana.

b. Fungsi keuangan.

Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternative pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan fungsi pasar modal di Indonesia meliputi:

1. sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal;
2. sebagai sarana pemerataan pendapatan;
3. memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat;
4. menampung tenaga kerja; dan
5. memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah.

Manfaat Pasar Modal

Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah :

a.Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal.

b.Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi.

Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu Negara. Maksudnya jika pasar modal berkembang maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang.

Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah

Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional.

Tujuan Dibentuknya Pasar Modal

Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat.

Melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksudkan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha.

Peran Strategis Pasar Modal

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Perkembangan pasar modal akan menunjang kegiatan peningkatan GDP. Dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemjuan ekonomi suatu negara.

Pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Karakteristik

• Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
• Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.
• Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
• Menghindari pengenaan pajak berganda.
• Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Perkecualian

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

Barang tidak kena PPN

• Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:

1. Minyak mentah.
2. Gas bumi.
3. Panas bumi.
4. Pasir dan kerikil.
5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.
6. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.

• Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
• Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk:

1. Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih.
3. Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak.
4. Beras pecah.
5. Menir (groats) beras.

• Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan, atau berondong jagung, dalam bentuk:

1. Jagung yang telah dikupas maupun belum.
2. Jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan.
3. Menir (groats) atau beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.

• Sagu, dalam bentuk:

1. Empulur
2. Tepung, tepung kasar, dan bubuk sagu.

• Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam, pecah maupun utuh.
• Garam, baik yang beriodium maupun tidak beriodium, termasuk:

1. Garam meja.
2. Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau lebih, dengan kadar NaCl 94,7%.

• Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
• Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jasa tidak kena PPN

• Jasa di bidang pelayanan kesehatan, meliputi:

1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
2. Jasa dokter hewan.
3. Jasa ahli kesehatan, seperti akupunktur, fisioterapis, ahli gizi, dan ahli gigi.
4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
5. Jasa paramedis dan perawat.
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

• Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:

1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
2. Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
4. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial.
5. Jasa pemakaman, termasuk krematorium.
6. Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial.
7. Jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang bersifat komersial.

• Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).
• Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi:

1. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.
3. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

• Jasa di bidang keagamaan, meliputi:

1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

• Jasa di bidang pendidikan, meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.
2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus.

• Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
• Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta, yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
• Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa angkutan umum di darat, laut, danau maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
• Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:

1. Jasa tenaga kerja.
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

• Jasa di bidang perhotelan, meliputi:

1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

• Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang Harus Dibayar dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Apabila ditinjau dari jenis penyerahan yang menjadi objek PPN, maka terdapat 6 (enam) jenis PPN. Dari keenam jenis PPN, 2 (dua) jenis di antaranya dibatasi dengan unsur untuk dapat mengenakan PPN, yaitu PPN Barang dan PPN Jasa.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN adalah:

1. adanya penyerahan;
2. yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP);
3. yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP);
4. penyerahannya harus di Daerah Pabean, yaitu daerah Republik Indonesia;
5. PKP yang menyerahkan harus dalam lingkungan perusahaan /pekerjaannya terhadap barang yang dihasilkan.

Penyerahan yang dikenakan PPN meliputi:

1. penyerahan hak karena suatu perjanjian;
2. pengalihan barang karena suatu perjanjian sewa-beli dan perjanjian leasing;
3. penyerahan kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
5. penyerahan likuidasi atas aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjuabelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, sepanjang PPN sewaktu memperoleh aktiva dapat dikreditkan menurut perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
6. penyerahan dari cabang ke cabang lainnya, atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya;
7. penyerahan secara konsinyasi.

Penyerahan yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah:

1. penyerahan kepada Makelar;
2. penyerahan untuk jaminan utang-piutang;
3. penyerahan cabang ke cabang lainnya, atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya yang telah mendapat izin pemusatan pembayaran pajak;
4. penyerahan dalam rangka perubahan bentuk usaha, atau penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak.

Barang kena pajak dimungkinkan berbentuk:

1. barang berwujud dan bergerak;
2. barang berwujud dan tidak bergerak;
3. barang tidak berwujud yang dimanfaatkan di Indonesia.

Barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah: barang hasil pertanian, barang hasil perkebunan; barang hasil kehutanan; barang hasil peternakan; barang hasil perburuan; barang hasil penangkaran; barang hasil perikanan; barang hasil budidaya; barang hasil pertambangan dan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha, baik berbentuk orang pribadi maupun badan termasuk BUT yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar negeri, yang melakukan penyerahan BKP, kecuali pengusaha kecil.

Daerah Pabean adalah daerah Republik Indonesia. PKP yang melakukan penyerahan tersebut harus dalam lingkungan perusahaan/pekerjaannya.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Kalau dalam objek Pajak Pertambahan Nilai yang ditekankan adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas adalah siapa yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

Adapun yang menyerahkan adalah Pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat berupa Orang Pribadi atau juga Badan. Pengertian badan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 UU PPN 1984 sebagai berikut:

Badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, melakukan atau tidak melakukan usaha.

Badan dapat terdiri dari

1. PT, CV, Perseroan lainnya;
2. BUMN/BUMD;
3. Firma, Kongsi, Koperasi;
4. Dana Pensiun;
5. Persekutuan, Perkumpulan;
6. Yayasan;
7. Ormas, orsospol, organisasi lainnya;
8. Lembaga;
9. Bentuk Usaha lainnya;
10. Bentuk Badan Lainnya.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai, adalah :

1. Pengusaha Kena Pajak

1. Pengusaha yang melakukan atau sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP/JKP.
2. Bentuk Kerja sama Operasi.
   1. Bukan Pengusaha Kena Pajak
3. Orang Pribadi/Badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP).
4. Orang pribadi yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/Jasa Kena pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean.
5. Orang Pribadi/Badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya.
6. Jasa di bidang perhotelan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya PPN terutang, harus dipahami terlebih dahulu tentang Dasar Perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN.

Dasar perhitungan PPN adalah sebagai berikut:

1. untuk PPN Barang adalah harga jual;
2. untuk PPN Jasa adalah penggantian;
3. untuk PPN Impor adalah Nilai Impor;
4. untuk PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri adalah jumlah yang dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKPTB atau JKP;
5. untuk PPN atas pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan media rekaman suara/gambar, penyerahan film, persediaan BKP tersisa (likuidasi), aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual dan Jasa Pengiriman Paket, adalah Nilai Lain;
6. untuk PPN Ekspor adalah Nilai Ekspor.

Pengertian harga jual pun dipengaruhi oleh perjanjian penyerahan BKP, apakah loco gudang atau franco gudang. Pengertian Harga Jual dan Penggantian tidak termasuk PPN, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak dan barang retur.

Pengertian DPP dengan nilai lain, adalah:

1. untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma adalah harga jual/penggantian tidak termasuk laba kotor;
2. untuk penyerahan media rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
3. untuk persediaan tersisa (likuidasi) dan aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual adalah harga pasar wajar;
4. untuk jasa pengiriman paket adalah 1% (satu persen) dari Tagihan atau seharusnya dibayar.

Saat dan Tempat Pajak Terutang

Untuk menghitung PPN harus dipahami pengertian Dasar Perhitungan, saat terutangnya dan tarif PPN. Tentang pengertian dari Dasar Perhitungan telah diuraikan pada Kegiatan Belajar 1, sedangkan pada Kegiatan Belajar 2 ini diuraikan tentang saat terutang pajak dan tempat pajak terutang.

Uraian tentang saat terutangnya PPN meliputi PPN atas penyerahan BKP berbentuk barang berwujud dan bergerak, PPN atas penyerahan BKP berbentuk barang berwujud tidak bergerak, PPN JKP, PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar negeri, PPN atas pemanfaatan JKP dari luar negeri, PPN Impor, PPN Ekspor dan PPN Bendaharawan termasuk badan-badan tertentu yang ditunjuk.

Ketentuan tempat pajak terutang juga dibahas, dengan memberi contoh PKP yang memiliki cabang-cabang.

Tarif dan Menghitung PPN

Setelah memahami dasar perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN, maka dengan mudah dapat menghitung PPN terutang secara benar dan cepat.

Tarif PPN menerapkan tarif yang proporsional dan tunggal, sebagai sarana dalam rangka memudahkan melakukan kredit pajak. Di samping itu juga diuraikan tentang tarif efektif termasuk asal-usul tarif efektif.

Dalam menghitung PPN terutang diberikan beberapa contoh menghitung, termasuk menghitung PPN dengan dasar perhitungan nilai lain, seperti PPN atas pemberian cuma-cuma, PPN pemakaian sendiri, PPN atas penyerahan kaset rekaman lagu dan gambar, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud, PPN atas pemanfaatan JKP dari luar negeri, dan PPN jasa pengiriman Paket. Tidak ketinggalan adalah PPN Bendaharawan, baik saat terutangnya pajak maupun pembayaran

Menghitung PPN Pajak Masukan

Sasaran Pajak Pertambahan Nilai bukan harga jual atau penggantian, atau nilai impor, atau nilai ekspor, melainkan nilai tambah atas penyerahan BKP, atau pemberian JKP dan seterusnya. Tetapi untuk mencari nilai tambah tidak semudah diduga, bahkan sulit, karena antara barang yang dibeli tidak harus sama dengan barang yang dijual dan faktor lainnya. Untuk memudahkan dalam perhitungannya maka yang ditunjuk sebagai dasar pengenaan adalah harga jual untuk PPN Barang, penggantian untuk PPN Jasa, Nilai Impor untuk impor barang dan sebagainya. Tetapi pelaksanaannya menimbulkan pajak berganda.

Untuk menghindari pemungutan pajak berganda dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:

1. menerapkan kredit PPN atas bahan baku atau bahan pembantu termasuk faktor produksi lainnya;
2. mencari nilai tambah pada setiap produksi;
3. menerapkan tarif yang berbeda-beda dengan memperhatikan tingkat tahapan produksi seperti barang jadi, barang setengah jadi dan barang esensial;
4. menentukan dasar pengenaan dengan memperhatikan pertambahan nilainya;
5. menerapkan pemungutan sekali.

Baik pada UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM maupun UU No. 18 Tahun 2000 yang menggantikannya sama-sama menerapkan kredit PPS atas bahan baku, bahan pembantu dan faktor produksi lainnya, dengan menerapkan tarif Pajak yang proporsional dan tunggal.

Pajak yang dikreditkan disebut dengan Pajak Masukan, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang disebut dengan Pajak Keluaran.

Agar sistem kredit pajak Pajak Masukan ini tidak disalahgunakan maka diberi batasan tentang Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dengan beberapa contoh.
Mengkredit Pajak Masukan

Yang melatarbelakangi sistem kredit pajak adalah upaya untuk menghindari pengenaan pajak berganda, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa sasaran pengenaannya adalah pertambahan nilai. Sedangkan untuk menghitung besarnya pertambahan nilai untuk setiap unit produksi adalah sulit sekali. Oleh karena itu, untuk memudahkan (menyederhanakan) cara perhitungan pajaknya maka ditetapkan harga jual sebagai dasar pengenaan, dengan ketentuan bahwa PPN yang terutang dan telah dibayar sewaktu membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dari PPN yang akan dibayar sewaktu melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Meskipun demikian, agar tercegah adanya pengkreditan pajak yang tidak semestinya, maka tidak setiap pajak masukan dapat dikreditkan, melainkan terbatas yang telah memenuhi persyaratan.

Melalui sistem pengkreditan pajak masukan tersebut, akan menghasilkan 3 (tiga) alternatif:

1. masih harus membayar PPN, dalam hal pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan;
2. terjadi kelebihan pembayaran pajak, dalam hal Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan;
3. tidak kurang bayar dan tidak terjadi kelebihan pembayaran PPN, dalam Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan.

Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP atas Penyerahan sebagai BKP dan PKP Norma Penghitungan

Tidak setiap Pajak Masukan dapat dikreditkan dari pembelian BKP atau JKP. Sedangkan Pajak Masukan tertuang dalam satu Faktur Pajak Masukan, baik atas pembelian BKP atau bukan BKP. Demikian pula Pajak Masukan karena penggunaan Barang Modal, yang boleh dikreditkan terbatas pada Pajak Masukan atas Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP. Oleh karena itu, setiap pengkreditan Pajak Masukan terselip Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Untuk itu disusun dan ditetapkan rumus dalam menghitung Pajak Masukan yang harus dibayar kembali.

Rumus menghitung Pajak Masukan yang harus dikembalikan dibedakan antara rumus untuk Barang Modal dan Bukan Barang Modal, disamping rumus menghitung Pajak Masukan yang harus dikembalikan berkenaan penggunaan Barang Modal bukan untuk menghasilkan BKP.

Pajak Masukan bagi PKP yang Menggunakan Norma Penghitungan

Pemungutan pajak dapat dikatakan adil, baik pada tingkat horisontal maupun vertikal, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan objek yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Untuk mendapat pemungutan pajak yang adil tersebut diperlukan data yang akurat. Salah satu sumber data sekaligus sebagai pencerminan tingkat partisipasi wajib pajak adalah angka-angka dalam pembukuan.

Melalui Pasal 28 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1994, UU mewajibkan kepada setiap wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, yang isinya dapat menggambarkan perusahaan, modal perusahaan, utang perusahaan dan seterusnya, yang dapat mendukung dalam menghitung pajak terutang, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan lain-lain jenis pajak.

Pembukuan harus disusun di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab, serta menerapkan prinsip taat asas, baik Tahun pembukuan, metode penyusutan, maupun metode penilaian persediaan dan sebagainya.

Yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan tersebut adalah:

1. wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang oleh UU diperkenankan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan;
2. wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya seTahun kurang dari Rp600.000.000,00 dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari penyelenggaraan pembukuan. Oleh karena itu, untuk menghitung penghasilan netonya diperkenankan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan dalam menghitung penghasilan neto sebagaimana disebut pada Pasal 14 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000, dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan diperkenankan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (7) UU No. 18 Tahun 2000.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

1. untuk penyerahan BKP adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Pajak Keluaran;
2. untuk penyerahan JKP adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Pajak Keluaran.

Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan tersebut PKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Dalam hal PKP disamping melakukan penyerahan BKP juga bukan BKP, catatan dimaksud agar dipisah antara penyerahan yang terutang pajak dengan penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai. Dalam hal terjadi perubahan, sejak masa pajak pada permulaan Tahun buku berikutnya PKP tidak lagi diperkenankan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi PKP pedagang eceran dengan nilai sebagai dasar pengenaan pajak.

Administrasi Penggunaan Norma Penghitungan

Tidak semua wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan Norma Penghitungan dalam menghitung Penghasilan Neto, melainkan terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan peredaran brutonya seTahun kurang dari Rp600.000.000,00. Selain itu, wajib pajak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun demikian, wajib pajak yang bersangkutan masih wajib membuat catatan peredaran bruto atau penerimaan penghasilan. Wajib pajak tersebut, dalam hal sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan.

Baik Petunjuk Norma Penghitungan Penghasilan Neto maupun Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Penggunaan Norma Penghitungan dan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan, di samping memudahkan wajib pajak, juga menghilangkan kesempatan wajib pajak untuk dapat kompensasi, restitusi dan hak-hak lainnya.

Latar Belakang Diberlakukannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Setiap pemungutan pajak termasuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai sasaran agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai mencerminkan keadilan tersebut maka diberlakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di samping diberlakukan tarif proporsional dan progresif.

Dengan diberikan contoh penghitungannya, ternyata tingkat progresivitas PPnBM bersama-sama dengan PPN, menunjukkan lebih tajam daripada PPnBM yang menggantikan PPn sebagaimana tertuang pada UU PPn 1951.

Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberlakukan bersama-sama dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah Non-Kendaraan Bermotor

Sebagai pelaksanaan pemungutan tambahan pada pemungutan PPN dalam rangka menciptakan pemungutan yang adil di bidang pajak atas penyerahan barang, maka diberlakukan pemungutan PPnBM. Agar supaya lebih memantapkan tingkat keadilan vertikalnya maka diterapkan tarif proporsional yang progresif, dimana tarif pajak PPn BM yang minimal 10% dan maksimal 50% dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok dengan tarif 10%, kelompok dengan tarif 20% dan kelompok dengan tarif 35%.

Akhirnya dapat dihitung besarnya PPnBM atas penyerahan barang berupa kendaraan bermotor dan besarnya PPnBM atas impor kendaraan bermotor dengan unsur-unsurnya

Walaupun cara pemungutannya sama sebagaimana PPnBM atas penyerahan BKP, namun pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bersama-sama memungut Bea Masuk.

Pasar Domestik Mampu Serap Biofuel Yang Kena Antidumping Eropa

Merdeka.com – Pasar dalam negeri masih cukup untuk menampung produksi biofuel yang tidak bisa masuk ke Uni Eropa lantaran pemberlakuan bea masuk antidumping di sana pada bulan ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Rabu (20/11).

“Kalau biofuel Indonesia nanti terserap di dalam negeri, ibaratnya tuh kalau susah di sana kita cari yang gampang saja lah. Mungkin mereka yang justru akan gelisah kalau kita gak ekspor ke sana.

Menurut Bayu, sebenarnya, hanya satu produsen biofuel Indonesia yang dituduh melakukan dumping. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan, produsen biofuel merasa keberatan dengan tuduhan tersebut.

“Tampaknya dunia usaha akan mengambil langkah hukum untuk menuntut ke Eropa, karena terlihat ada beberapa hal yang sebenarnya kurang jelas dan kurang transparan, papar Bayu.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan, sebelumnya, menyebut bahwa impor CPO dan turunannya ke Uni Eropa tercatat naik lebih dari 52 persen dari 260 ribu ton pada September menjadi 395 ribu ton pada Oktober. Ini sebagai bentuk langkah antisipatif importir sebelum anti-dumping duties efektif diberlakukan.

Sumber              :

http://www.merdeka.com/uang/pasar-domestik-mampu-serap-biofuel-yang-kena-antidumping-eropa.html

Analisis             :

Pasar dalam negeri masih cukup untuk menampung produksi biofuel yang tidak bisa masuk ke Uni Eropa lantaran pemberlakuan bea masuk antidumping di sana pada bulan ini. produsen biofuel Indonesia yang dituduh melakukan dumping. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan, produsen biofuel merasa keberatan dengan tuduhan tersebut. Sehingga dunia usaha akan mengambil langkah hukum untuk menuntut ke Eropa, karena terlihat ada beberapa hal yang sebenarnya kurang jelas dan kurang transparan

Risiko Pada Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat khususnya sepanjang tiga dekade terakhir ini, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Berikut kami sampaikan tulisan bersambung mengenai manajemen resiko untuk perbankan Syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah

Berdasarkan prediksi McKinsey tahun 2008 total aset pasar perbankan syariah global pada tahun 2006 mencapai 0,75 miliar dolar AS. Diperkirakan pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun. Bank syariah di Indonesia, juga diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Harapan tersebut memberikan suatu optimisme karena memang penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat.

Profil Risiko Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada Bank sebagai salah satu lembaga keuangan (financial institution) . Penyusunan kerangka kerja, struktur dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) telah dimulai di tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risk event dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya risk event.
Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syari’ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.
Dalam konteks penerapan manajemen risiko, pedoman yang dijalankan selama ini, sebagian besar didisain untuk bank-bank konvensional. Padahal pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga telah diramaikan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank-bank syariah? Seperti juga bank konvensional, kerangka manajemen risiko dapat membantu bank syariah mengurangi eksposur terhadap risiko dan meningkatkan daya saing di pasar. Bank syariah harus mampu untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai jenis risiko.
Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 antara lain sebagai berikut :

1. Risiko Kredit
Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah.
Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa.

2. Risiko Pasar
Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasar risiko pasar.

3. Risiko Likuiditas
Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka resiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat- surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.
Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas.
Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.
Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

4. Resiko Operasional

Menurut definisi Basle Committe, resiko operasional adalah resiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini lebih dekat dengan keasalahan manusiawi (human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional .

5. Risiko Hukum
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

6. Risiko Reputasi
Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.

7. Risiko Strategi
Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko stratejik.

8. Risiko Kepatuhan
Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.

Manfaat Ekspor Dan Impor Bagi Indonesia

Kegiatan ekspor impor sepertinya sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di dunia perdagangan internasional. Hal tersebut merupakan hal yang menentukan apakah suatu negara sudah termasuk negara berkembang, maju, atau atau bahkan terbelakang.

Kegiatan tersebut juga memperlihatkan tingkat perekonomian suatu negara sehingga kita bisa mengetahui negara mana yang tingkat perekonomiannya tinggi dari kegiatan ekspor impor yang dilakukannya.

Berikut merupakan manfaat dari kegiatan ekspor dan impor :

1. Manfaat Kegiatan Ekspor
Kegiatan ekspor membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan ekspor:

a. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia
Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang.

b. Menambah Devisa Negara
Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

c. Memperluas Lapangan Kerja
Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.

2. Manfaat Kegiatan Impor
Coba kamu perhatikan barang-barang yang ada di rumahmu. Apakah kamu menemukan tulisan made in Japan, made in USA, atau made in China? Tulisan itu menunjukkan asal negara pembuatnya. Tanpa kamu sadari, di sekitarmu banyak beredar barang-barang hasil impor. Untuk lebih jelasnya, berikut ini manfaat kegiatan impor:
a. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan

Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antarnegara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antarnegara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak kelapa sawit.

Perdagangan antarnegara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya Indonesia belum mampu memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika, Jepang, Cina dan Korea Selatan dalam pengadaan alat-alat tersebut.

b. Memperoleh Teknologi Modern

Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas.

Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri.

Perdagangan antarnegara juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi dari negara lain. Mengapa demikian? Dalam perdagangan biasanya terjadi pertukaran informasi. Dari saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.

c. Memperoleh Bahan Baku

Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Untuk memproduksi ember, mangkuk, dan kursi plastik dibutuhkan plastik. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin ada yang diproduksi di dalam negeri, tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu lebih menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri.

Peran Bank Dunia (World Bank) Bagi Perkembangan Perekonomian Indonesia

Bank dunia adalah Lembaga Keuangan Internasional yang memiliki perwakilan hampir di setiap negara khususnya negara-negara berkembang. Berbicara mengenai Bank Dunia berarti akan menggambarkan sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang untuk program permodalan.

Bank Dunia telah banyak memberikan peranannya bagi situasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Bank Dunia mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Peranan bank dunia ini terlihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas di Indonesia. Beberapa hal syang menjadi tugas bank dunia untuk Indonesia pada saat itu antara lain yaitu memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI  membantu pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor.

Tugas berikutnya Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia menjajaki Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis.

Di masa-masa awal pemberian pinjaman. pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, dengan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun.

Pada masa-masa awal tersebut, dana pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari periode sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi pengembangan sektor-sektor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar. Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia. Untuk hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain: swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan, deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua  sector, pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk  dan rokok serta menaikkan tarif telepon dan pos ,menaikkan harga bahan bakar (BBM)

Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.

Sisi Negatif Peran Bank Dunia di Indonesia

Setiap tindakan biasanya akan memiliki kosekuensi yang memiliki dua sisi yang berlainan seperti baik-buruk, untung-rugi, positif-negatif dan hasil-hasil lainnya. Begitu juga kosekuensi dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Bank Dunia. Peranan yang diberikan bank dunia bagi Indonesia dapat berdampak baik atau malah berdampak buruk dikemudian harinya. Dampak negative dari peran bank dunia terlihat dari Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutang dan bunganya.

Besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. oleh Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan “working for a world free of  poverty”, namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi.

Kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia dapat terjadi di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi dan politik. Kerugian yang di sebabkan world bank dalam bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia). Kemudian jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya. Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar biaya konsultasi kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri. Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas. Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

Sedangkan untuk kerugian dalam bidang politik terjadi karena keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik  yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa bank dunia memegang peranan besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia baik dalam pembangunan maupun pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari pembangunan masa 1970-an hingga di era reformasi yang menciptakan kebijakan-kebijakan baru, semuanya tidak terlepas dari peran Bank Dunia.

Sumber :

http://blogranda.blogspot.com/2013/01/peran-bank-dunia-bagi-perkembangan.html

Bisnis Valas Dalam Negeri makin Berkembang

Metrotvnews.com, Jakarta: Bisnis jual beli valuta asing (valas) di dalam negeri cukup berkembang. Menurut Asosiasi Pedagang Valutas Asing (AVTA), omset perdagangan valas tahun 2011 mencapai Rp164 triliun.

Ketua Umum BPP AVTA Muhammad Idrus di Jakarta, baru-baru ini, mengakui perdagangan jual beli valas makin menggeliat setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Di Indonesia, saat ini terdapat sekira 900 perusahaan valuta asing. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, total omset valas tahun 2011 mencapai Rp164 triliun, sedangkan aset hampir menembus Rp960 miliar.

Menurut Idrus, secara nilai, angka tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ia pun optimistis perdagangan valas akan semakin berkembang. Idrus berharap agar para pedagang valas dapat berkompetisi dengan baik.

Di bagian lain, kemarin, AVTA mengadakan musyawarah nasional yang membahas struktur organisasi, dan pembentukan pengurus baru. Munas juga membahas laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan, dan pergantian ketua.

APVA saat ini memiliki 8 badan pengurus yang tersebar di berbagai daerah di tingkat provinsi. Rencananya APVA akan menambah jumlah anggotanya.

Sumber : metrotvnews.com – Jumat, 16 November 2012 10:32 WIB

Link : http://www.metrotvnews.com/metronews/newsvideo/2012/11/16/164273/Bisnis-Valas-Dalam-Negeri-makin-Berkembang/75

Analisis :

berkembangnya bisnis valas disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Selain itu, bisnis yang semakin mengglobal. membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah, dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu.

Ekonomi Amerika

Ekonomi Amerika merupakan ekonomi negara terbesar di dunia. Ini bisa dilihat dari nominal Gross Domestic Products-nya yang pada tahun 2011 telah mencapai USD 15 Milyar yang diperkirakan merupakan 1/4 dari total GDP dunia. Walaupun Eropa sebenarnya memiliki kekuatan ekonomi yang tidak kalah besar, namun harus disadari juga bahwa Eropa merupakan kesatuan dari beberapa negara. Sedangkan Amerika hanya terdiri dari 1 negara saja. Jadi bila dilihat dari perbandingan tersebut, ekonomi Amerika tetap merupakan ekonomi terbesar di dunia.

Selain memiliki GDP yang tinggi, ekonomi Amerika juga terbukti memiliki nilai daya beli yang tinggi yang nilainya sekitar seperlima dari pendapatan domestik bruto nilai daya beli dunia. Dari nilai output yang dihasilkan oleh Amerika, dimana pada tahun 2011 berhasil membawa Amerika ke dalam peringkat 7 tertinggi di dunia, membuat Amerika menjadi negara paling kaya di dunia. Hal ini didukung dengan predikat Amerika sebagai negara pusat perdagangan terbesar di dunia dimana 3 mitra dagang terbesar Amerika saat ini adalah Kanada, China, dan Meksiko.

Sistem ekonomi Amerika merupakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini terbukti  telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran, sampai pada tingginya tingkat pertumbuhan investasi. Ini dapat dilihat dari peringkat 500 perusahaan terbesar di dunia, 133 perusahaan diantaranya berkantor pusat di Amerika sehingga ini semakin mengukuhkan Amerika sebagai negara produsen terbesar di dunia walaupun sebagian besar kegiatan ekonomi diklasifikasikan sebagai jasa.

Dari data yang ada menyebutkan bahwa ekonomi Amerika merupakan ekonomi terbesar di dunia sejak tahun 1890. Walaupun beberapa kali dihantam permasalahan ekonomi yang serius, terbukti Amerika mampu melalui berbagai macam krisis ekonomi yang melanda negeri Paman Sam tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika meningkat rata – rata 3,8% hingga tahun 1973. Sampai akhirnya setelah tahun 1973 tingkat pertumbuhan ekonomi berjalan dengan lambat dan stagnan, rata – rata 2,7% sehingga mengakibatkan kenaikan tingkat pendapatan per tahun hanya mencapai 0,3 %. Hal utama mengapa ekonomi Amerika berkembang dengan begitu pesat adalah karena pemerintah Amerika memberi kebebasan kepada perusahaan swasta untuk mengambil keputusan – keputusan penting  yang berhubungan dengan rakyat banyak. Data terakhir menyebutkan bahwa hingga saat ini di Amerika terdapat 29,6 Juta perusahaan kecil, 30% jutawan dunia, 40% orang dengan kekayaan dalam satuan Trilyun dunia, serta 133 perusahaan yang termasuk dalam daftar 500 perusahaan besar di dunia.

Sumber: http://carapedia.com/ekonomi_amerika_info2460.htmlhttp://carapedia.com/ekonomi_amerika_info2460.html

Tanggal Kutip : 30 Oktober 2013

Analisis :

Ekonomi Amerika merupakan ekonomi negara terbesar di dunia. Selain memiliki GDP yang tinggi, ekonomi Amerika juga terbukti memiliki nilai daya beli yang tinggi yang nilainya sekitar seperlima dari pendapatan domestik bruto nilai daya beli dunia. Sistem ekonomi Amerika merupakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini terbukti  telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran, sampai pada tingginya tingkat pertumbuhan investasi.

Jangan Terlena Investment Grade, Penduduk Miskin RI Masih Jutaan

Jakarta – Naiknya rating Indonesia ke investment grade perlu mendapat acungan jempol dan dihargai karena merupakan prestasi yang bersejarah. Hal tersebut menjadi pengakuan terhadap manajemen dan stabilitas makro Indonesia di kancah dunia.

Namun apalah arti investment grade bagi penduduk miskin seperti pemulung, gembel, dan anak jalanan? Apa mereka mengerti hal tersebut?

Pemerintah dinilai tidak boleh terlena akibat pertumbuhan ekonomi yang melejit, kenaikan rating ke investment grade dan rendahnya defisit APBN.

“Kita jangan terlena karenanya. Karena di depan mata kita jumlah penduduk miskin masih puluhan juta,” ungkap Ekonom Dradjad Wibowo ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Kamis (22/12/2011).

“Jika dianalisis secara obyektif ilmiah, penurunan tingkat kemiskinan kita sebenarnya masih artifisial dan masih adhoc , belum bersifat struktural yang inherent di dalam perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Kenapa artifisial? Dradjad menjelaskan pertama, garis kemiskinan yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) itu berdasarkan kebutuhan fisik yang sangat minimal.

Artinya, di bawah garis kemiskinan tersebut merupakan penghasilan yang tidak layak bagi kemanusiaan.

“Bener-bener super kere kalau bahasa gaulnya. Garis kemiskinan dari BPS kalau dikurs ke dolar AS, dari tahun ke tahun cenderung di bawah US$ 1 per kapita per hari. Bervariasi di atas US$ 90 sen, tergantung lokasi, waktu, inflasi dan kurs,” jelasnya.
Padahal US$ 1 itu sebenarnya garis kemiskinan absolut yang dipakai sebagai standar internasional. Standar garis kemiskinan yang lebih umum adalah US$ 2 per kapita per hari.

“Dengan garis kemiskinan yang super-super kere itu saja, kata BPS ada sekitar 31 juta penduduk miskin. Apalagi dipakai garis kemiskinan yang normal. Jadi metode BPS membuat statistik penduduk miskin jauh di bawah realitas kalau memakai standar internasional dari Bank Dunia,” tutur Dradjad.

Oleh karena ditu, Dradjad mengatakan, negara perlu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Karena kemiskinan cenderung menghasilkan generasi baru kemiskinan jika tidak diputus siklusnya.

“Ini tantangan setelah kita mendapatkan investment grade. Membuat investment grade itu dirasakan rakyat banyak, itulah tantangan sekarang ini. Sentra-sentra produksi rakyat perlu diperbanyak dan diberi fasilitas. Intinya, berikan rakyat kailnya, jangan ikannya,” tegas politisi PAN ini.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyampaikan investment grade tidak akan punya arti, apabila hanya menjadi tumpukan utang negara yang menjadi beban bagi generasi masa depan.
“Invesment grade akan punya arti apabila ada proses transformasi kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi bagi rakyat,” katanya.

Menurut Arif, jangan sampai raihan investment grade yang saat ini telah tercapai justru dengan cara menjauhkan akses rakyat miskin untuk mencapai kesejahteraan.

“Jangan berpikir makro saja. Realisasi pengurangan penduduk miskin itu perlu. Jangan nantinya investment grade hanya menjadi tumpukan utang negara yang menjadi beban bagi generasi masa depan,” tutup Politisi PDIP ini.

Analisis :

investment grade merupakan prestasi yang bersejarah. Hal tersebut menjadi pengakuan terhadap manajemen dan stabilitas makro Indonesia di kancah dunia. Namun, Pemerintah dinilai tidak boleh terlena akibat pertumbuhan ekonomi yang melejit, kenaikan rating ke investment grade dan rendahnya defisit APBN. Oleh karena itu negara perlu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Karena kemiskinan cenderung menghasilkan generasi baru kemiskinan jika tidak diputus siklusnya.

Pemerintah Diminta Hati-hati Buka Sektor Usaha Untuk Asing

Merdeka.com – Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam membuka sektor usaha strategis untuk investor asing. Pembukaan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan lapangan kerja.

Menurutnya, ada sejumlah sektor usaha yang dijalankan investor asing di kemudian hari merugikan kepentingan nasional. Sayangnya, kebijakan yang merugikan itu sulit sekali dibatalkan.

“Beberapa yang merugikan karena membuka kepemilikan asing sampai 95 persen gagal kami batalkan. Pemerintah harus hati-hati kalau terlanjur, tidak akan mungkin menarik kembali,” ujar Hendri di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Kamis (14/11).

Hendri menilai pemerintah terlalu berlebihan jika semakin banyak investor asing yang masuk bisa menambah lapangan kerja di Indonesia. Soalnya, seringkali investasi yang mengalir ke Indonesia tidak bersifat padat karya.

Dia mencatat, lapangan pekerjaan yang tercipta pada 2011 dan 2012 hanyalah sebesar 212 ribu dan 169 ribu. Padahal, pemerintah menargetkan setiap ekonomi tumbuh satu persen tercipta 500 ribu pekerjaan baru.

“Ada yang salah dari pola investasi. Satu karena investasi yang masuk kebanyakan di sektor padat modal, kedua kita menghadapi lay off akibat tidak kondusifnya hubungan industrial,” katanya.

Sumber              :

http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-hati-hati-buka-sektor-usaha-untuk-asing.html

Analisis             :

Modal asing memang dibutuhkan oleh Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, ada sejumlah sektor usaha yang dijalankan investor asing di kemudian hari merugikan kepentingan nasional. kebijakan yang merugikan itu sulit sekali dibatalkan, sehingga Pemerintah harus hati-hati kalau terlanjur, tidak akan mungkin menarik kembali.