JAKARTA – Faktor ketidakadilan dan belum meratanya pembangunan di Papua menjadi penyebab sering terjadinya konfl ik di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, harus segera dilakukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di provinsi paling timur Indonesia itu.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2011-2012, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/11). Masyarakat Papua, kata Marzuki, ingin dihargai sebagai manusia yang bermartabat.
Karena itulah, perlu dilakukan dialog secara konstruktif dalam menciptakan kedamaian di Bumi Cendrawasih. “Semua permasalahan ini memerlukan penanganan serius, tidak hanya pernyataan keprihatinan saja, tetapi harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret dari pemerintah,” kata Marzuki.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat di Papua belum merata seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian semua pihak. DPR memandang kebijakan otonomi khusus kepada Papua dan Papua Barat belum berjalan efektif dan dilaksanakan secara maksimal.
Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus dan tata kelola otonomi khusus mengingat tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. “Dana otonomi khusus yang telah dikucurkan mencapai 30 triliun rupiah, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraan,” ungkap Marzuki.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjelaskan baru-baru ini, pemerintah telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2011. Menurutnya, unit ini harus diberikan kesempatan untuk bekerja efektif, efisien, dan terutama melakukan komunikasi insentif dengan mengedepankan dialog untuk menemukan solusi.
Untuk penyelesaian masalah PT Freeport, DPR meminta kepada manajemen agar memperhatikan tuntutan karyawan. Menurutnya, karyawan merasa kurang mendapatkan keadilan akibat ketidakseimbangan kontrak karya yang ada. Manajemen, katanya, harus melakukan dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan sisi kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan.
“Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan memediasi supaya permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Komunikasi Konstruktif
Pemerintah melalui Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa sudah jauh-jauh hari melakukan komunikasi konstruktif dengan masyarakat Papua. Menurut Sekretaris Kemenkopolhukam Hotmangaradja Pandjaitan, tanpa membangun komunikasi konstruktif, sulit bisa menyatukan pendapat antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.
“Maksud dari komunikasi konstruktif adalah kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Papua, harus bertanggung jawab,” katanya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, masyarakat Papua harus menyampaikan aspirasi yang konsisten sesuai keinginan awal. “Misalnya, keinginannya adalah A, ketika pemerintah pusat merealisasikan, lalu mereka justru meminta B. Itu kan tak bertanggung jawab,” lanjut Hotmangaradja.
Tanpa ada kesepahaman kedua belah pihak, dia yakin persoalan tak akan mencapai titik temu. Selanjutnya, Hotmangaradja berharap dialog yang nanti terbangun tidak membuat pemerintah berada pada posisi yang selalu dituntut untuk mengikuti keinginan masyarakat Papua.
Pada titik ini, Kemenkopolhukam berharap semua instansi kementerian/ lembaga yang berkaitan dengan pembangunan di Papua harus sudah mengirim utusan ke provinsi itu untuk melaksanakan program-program pembangunan. Sementara itu, dia menjelaskan pembentukan UP4B merupakan upaya pemerintah me nyelaraskan kerja-kerja kementerian/ lembaga di Papua.
“Kami berharap dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang dikoordinasikan UP4B, kesejahteraan di Papua dan Papua Barat bisa membaik,” kata dia. Dengan dialog konstuktif yang intensif, Hotmangaradja juga berharap sedikit-sedikit sumbatan pemahaman bisa terbuka. har/nfs/AR-4.
sumber: http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=76116&mode_beritadetail=1
—–ANALISIS—–
Menurut pendapat saya disertakan dari beberapa sumber yang saya baca bahwa Salah satu akar persoalan di Papua adalah adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga di Papua khususnya di pedalaman, pegunungan, dan daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di wilayah yang selama ini masih terisolasi dan belum terlayani pembangunannya itu, muncul sentra perlawanan kepada pemerintah. serta adanya penerapan kapitalisme. Kekayaan alam yang berlimpah justru banyak mengalir demi kesejahteraan asing karena pengelolaan kekayaan alam itu diserahkan kepada asing melalui skema kontrak kerjasa sama ataupun kontrak bagi hasil.
Disisi lain, dana triliuan yang telah digelontorkan ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat. Dana itu lebih banyak dinikmati oleh para elit. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah sistem politik demokrasi yang korup dan sarat modal.
Padahal bumi Papua sangat kaya sumber daya alamnya. Tambang Freeport, gas Tangguh dan kekayaan alam begitu berlimpah di bumi Papua. Namun nyatanya, pembangunan di Papua begitu tertinggal dan masyarakatnya masih terbilang miskin. Kekayaan alam yang berlimpah di bumi Papua belum menjadi berkah bagi masyarakat Papua.
Untuk menyelesaikan masalah Papua, selain masalah keamanan adalah dengan mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Hal itu hanya bisa diwujudkan melalui penerapan syariah Islam secara total.
Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan bahwa hutan dan kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang tembaga dan emas yang dikuasai Freeport, dan gas Tangguh yang dikuasai British Petroleum, merupakan harta milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali. Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diberikan kepada swasta apalagi asing. Kekayaan itu harus dikelola oleh negara mewakili rakyat dan keseluruhan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat. Dengan itu, tambang Freeport, gas Tangguh dan kekayaan alam lainnya akan benar-benar menjadi berkah untuk rakyat.
Andriyani95 