SBY Janji Percepat Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Jakarta – Pemerintah berjanji mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat yang saat ini kondisinya jauh tertinggal dibandingkan daerah lain diindonesia. Dana triliunan rupiah disiapkan tahun depan.

Demikian disampaikan oleh Presiden SBY seperti dikutip dari situs sekretariat kabinet, Senin (20/08/2012).

“kita akan tingkatkan pelaksanaan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua dibeberapa perguruan tinggi unggulan diluar papua, disejumlah instansi pemerintah yang strategis, serta pemagangan diberbagai instansi pemerintah diluar Papua,” ucap SBY.

Dikatakan SBY, untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, pemerintah akan mengintensifkan langkah-langkah pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akan dilakukan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas dalam sejumlah yang mencukupi. Sedang untuk menembus keterisolasian, pemerintah akan meningkatkan pembangunan sejumlah ruas jalan barat yang menembus dari pesisir selatan hingga kepegunungan tengah.

Tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus (DOK) Rp 13,2 triliun. Pemerintah akan mengalokasikan untuk provinsi papua Rp. 4,3 triliun; papua barat Rp 1,8 triliun; dan nangroe aceh darussalam (NAD) Rp 6,3 triliun.

Selain Dana Otonomi khusus, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat Rp 1 triliun.

“saya minta agar dana otonomi khusus ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat kita manfaatkan secara optimal untu mengejar ketertinggalam dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat,” cetus SBY.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/08/20/112053/1995240/4/sby-janji-percepat-pembangunan-di-papua-dan-papua-barat

 

Anlisa:

Menurut saya pembangunan daerah di Papua dan Papua Barat pada intinya adalah menetapkan pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang baik. Dengan maksud bahwa program atau kegiatan yang di tetapkan pertama untuk dibangun harus mempunyai daya ungkit atau daya dorong yang kuat untuk pembangunan tersebut.  Dengan demikian pembangunan insfrastruktur transportasi menjadi daya dorong pembangunan insfraktruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan Bupati,  Walikota untuk membangun daerah dan melayani masyarakat sesungguhnya sudah tepat.

percepatan pembangunan di papua memang perlu mendapatkan prioritas dari tahun ke tahun secara berkelanjutan, beberapa tantangan berat yang harus dihadapi seperti masih banyaknya kabupaten daerah tertinggal, persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pelaksanaan pembangunan yang good governance tepat sasaran kepada rakyat membutuhkan kerja keras, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di wilayah papua.

Secara faktual dapat dirasakan bahwa adaptasi papua ke dalam NKRI menjadi relatif lambat dan tersendat, hal ini dapat dilihat dari lambatnya pembangunan disegala bidang. perlu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan disertai kebiijakan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat papua. Hal ini juga akan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat di papua. Selain itu juga sangat diperlukan strategi rasional dan penuh kesungguhan terhadap percepatan pembangunan papua serta dilandasi rasa kebangsaan Indonesia dengan diikuti komitmen bersama yang kuat, nyata dan berkesinambungan guna mewujudkan papua yang mandiri, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Serta diharapkan lahir pemikiran-pemikiran teoritis, konseptual maupun dari sisi praktis agar percepatan pembangunan papua dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga papua manjadi wilayah yang sejahtera dan memiliki daya saing dengan memberdayakan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu ada keberpihakan, pengecualian, pendampingan dan kemandirian dalam dunia usaha bagi orang Papua. Ada peraturan yang mengatur dan melindungi pengusaha orang Papua. Dengan maksud harus ada kekhususan yang memberikan ruang untuk ada keberpihakan.  Seperti Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa ada keberpihakan kepada pengusaha Asli Papua. Untuk wilayah Pantai penunjukan langsung dalam batas 500 juta dan untuk wilayah Pegunungan 1 milyard.
kepemimpin pemerintahan dalam kebijakannya harus ada keberpihakan, dan perlindungan dengan maksud memberi ruang yang lebih besar kepada pengusaha asli Papua.

Dampak Inflasi Pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Inflasi merupakan kenaikan harga secara bersamaan atau secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi disebabkan karena munculnya tiga hal, permintaan meningkat sedangkan barang barang yang dicari terbatas, harga meningkat sedangkan produksinya minim, dan peningkatan jumlah produksi disertai dengan peningkatan permintaan. Dampak inflasi pada pembangunan perekonomian tentu ada.

A.  Dampak dari Perekonomian Terhadap Inflasi

Beberapa dampak inflasi terhadap pembangunan perekonomian, sebagai berikut:

1. Investasi meningkat dan mengurangi produksi

Pada waktu inflasi, pemerintah dengan sengaja membuat kebijakan, bank menaikkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk banyak orang yang akan selamat, sehingga uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun.

Di satu pihak, ini memang dapat menyelesaikan masalah, yaitu mengurangi uang beredar dalam masyarakat, yang akan meredam inflasi. Tapi di sisi lainnya, masyarakat akan berinvestasi lebih berbentuk deposit daripada bekerja. Sebagian kalangan bahkan berpikir “Kenapa harus repot membuka bisnis? Hanya dengan menabung uang di bank saja sudah beruntung sebab bunga ditawarkan oleh bank saat ini sangat besar”.

2. Menurunnya Keinginan Menjalankan Bisnis

Inflasi mengakibatkan tidak ada kegembiraan di antara masyarakat bisnis. Mereka sudah mengalami trauma oleh inflasi yang melanda ekonomi negara. Mereka khawatir berspekulasi saat membuka bisnis, dan kerugian. Tentu tak satu pun dari pengusaha yang mendambakan untuk menjadi bisnis bangkrut.

3. Meningkatnya Pengangguran

Inflasi menimbulkan sebagian besar baik perusahaan besar dan kecil ke dalam kebangkrutan. Sebagai akibatnya, tentu, pekerja atau pegawai terkena PHK. Mereka menjadi menganggur karena inflasi.

4. Gangguan Psikologis

Tingkat inflasi menimbulkan gangguan psikologis. Seorang pebisnis mengalami kebangkrutan yang Mendadak dapat depresi yang akut dan semuanya karena inflasi.

5. Prospek UKM di Tengah Tingkat Inflasi

Dengan banyaknya perusahaan besar yang “lumpuh” karena inflasi, ternyata untuk sebuah kecil maupun lebih dikenal dengan nama UKM (Usaha Kecil Menengah) pernah berjaya. UKM, tidak tergantung pada modal bank.

Secara umum mereka gunakan permodalan dari uang pribadi. Saat inflasi muncul, mereka tidak memiliki kewajiban harus mengembalikan hutang yang sudah berubah jadi tinggi karena dari bunga tinggi. UKM, tidak lumpuh seperti yang Perusahaan Lainnya.

B.  Inflasi dan Perkembangan Negara

Tidak dapat dihindari inflasi sebagai penyebab stabilitas perekonomian sebuah negara yang diguncang, bahkan kehancuran. Tetapi, selalu peluang di balik kesempitan. Sesungguhnya, bila inflasi hampir seluruh perusahaan besar yang merasa akibat, bahkan tak jarang banyak dari mereka mengalami kebangkrutan. Namun, cobalah melihat, ada pula pengusaha kecil tetap bertahan di ditengah sebuah badai inflasi.

C.  Empat Jenis Inflasi Mayor

Inflasi Demand-Pull :

Tipe inflasi terjadi apabila jumlah permintaan untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian melampaui penyediaan sama saja. Saat suplai tersebut kurang, harga dari barang dan jasa akan naik, menyebabkan sebuah situasi disebut demand-pull inflasi. Tingkat inflasi jenis negatif berpengaruh terhadap perekonomian pasar

Inflasi Cost-Push :

Sesuai dengan namanya, bila ada peningkatan biaya produksi barang atau jasa, ada mungkin ini akan menjadi kenaikan kuat dalam dengan harga dari barang dan jasa. Misalnya, peningkatan gaji akan naik per-unit cost dari produksi dan hal ini akan menyebabkan harga meningkat untuk Produk Terkait. Tingkat inflasi Tipe bisa atau tidak dapat terjadi bersama permintaan-tarik Tingkat inflasi.

Inflasi Pricing Power :

Tingkat inflasi semakin sering dinamakan inflasi administered price. Tipe Tingkat inflasi muncul saat bisnis rumah dan industri memutuskan untuk meningkatkan harga barang dan jasa masing-masing untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Kenaikan harga tidak muncul pada waktu krisis ekonomi dan depresi yang ekonomi dan ketika ada kemerosotan dalam ekonomi.

Inflasi Sektoral :

Ini adalah tipe keempat dari inflasi. Tingkat inflasi sektor muncul bila ada kenaikan harga dari barang dan jasa diproduksi oleh sektor industri khusus. Sebagai contoh, kenaikan biaya minyak bumi secara langsung akan mempengaruhi semua sektor lainnya, yang berkaitan langsung dengan industri minyak.

(http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/04/dampak-inflasi-pada-pertumbuhan-perekonomian-indonesia.html)

Menurut saya Faktor uang dan barang/jasa seperti diuraikan diatas memang berdampak langsung terhadap inflasi. Bila ditelusuri, maka sumber penyebab inflasi dapat juga berasal faktor-faktor sosial dan politik. Sebagai contoh, adanya berbagai kerusuhan sosial seperti yang terjadi akhir-akhir ini, juga memberikan dorongan terhadap laju inflasi. Berbagai kerusuhan sosial yang terjadi menyebabkan rasa tidak aman pada penduduk, sehingga mendorong mereka untuk membeli barang-barang dalam jumlah besar dari kebutuhan.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi diseluruh negara didunai. Inflasi tidak hanya terjadi dinegara-negara berkembang saja, seperti Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara maju pada umumnya seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang, harga barang-barang secara umum relatif stabil, dimana tingkat inflasi relatif rendah, berkisar antara 3% – 5% per tahun. Sedangkan di negara-negara berkembang pada umumnya, tingkat inflasi sangat berfluktuatif dan relatif lebih tinggi dari tingkat inflasi di negara-negara maju. Hal ini berkaitan juga dengan keadaan ekonomi, dan sosial-politik yang relatif belum stabil.

Sehingga agar inflasi tidak semakin buruk, perlu adanya upaya untuk menekan inflasi, diantaranya:

• Menjaga keserasian antara laju penambahan uang beredar dengan laju pertumbuhan barang dan jasa. Penambahan jumlah uang beredar harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan penawaran barang dan jasa. Di samping itu, jumlah uang beredar senantiasa harus dipantau dan dikendalikan. Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah (Bank  Indonesia guna mengendalikan jumlah uang beredar adalah: Politik operasi pasar terbuka (Open Market Operation);
• Politik diskonto dan bunga pinjaman; serta Politik mengubah cadangan minimal bank-bank umum pada Bank Indonesia. Selain itu perlu dilakukan pengawasan pinjaman secara selektif maupun Pembujukan moral (moral suation).
• Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar rupiah yang cenderung merosot terhadap mata uang asing, akan mendorong laju inflasi. Mengapa? Sebab negara kita masih banyak mengimpor barang-barang modal dan juga bahan baku produksi. Jika mata uang rupiah meroset, maka harga barang-barang impor untuk kebutuhan produksi menjadi lebih mahal. Hal ini berati akan menaikkan biaya produksi, yang selanjutnya akan menaikkan harga barabf dan jasa di pasar.

• Melakukan intervensi pasar. Pada masa-masa tertentu dapat terjadi lonjakan terhadap permintaan barang-barang dipasar, seperti menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus, karena dapat menyulut kenaikan harga barang-barang pada umunya. Kenaikan harga barang-barang secara temporer memang tidak dapat disebut inflasi

Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.

Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

1. Kebijakan Moneter, segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan ini meliputi:

1. Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.
2. Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI
3. Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang
4. Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit
5. Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

2. Kebijakan Fiskal, dapat dilakukan dengan cara:

1. menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
3. Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

3. Kebijakan Non Moneter, dapat dilakukan melalui:

1. Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.
2. Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi.
3. Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagi barang-barang tertentu.